MALUKU – Sejumlah Polres jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Maluku hingga saat ini masih belum mencapai target vaksinasi covid-19, yaitu sebesar 70 persen.
Wakapolda Maluku Brigjen Pol Drs Jan de Fretes, meminta jajarannya untuk mendatakan masalah krusial yang menjadi penghambat pencapaian target vaksinasi tersebut.
“Bagi Polres-polres jajaran yang belum mencapai target vaksinasi 70 persen, agar didatakan permasalahan krusial yang menghambat percepatan vaksinasi tersebut,” pinta Wakapolda usai mengikuti rapat internal Polri yang dipimpin Wakapolri secara virtual, Jumat (21/1/2022).
Orang nomor 2 Polda Maluku ini meminta kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease agar dapat membackup Polres Maluku Tengah untuk mencapai target vaksinasi di sana.
“Terutama daerah-daerah yang capaian vaksinasi masih rendah yakni Leihitu Barat, Salahutu, Saparua, Nusalaut dan Haruku,” katanya.
Wakapolda juga meminta seluruh Kapolres untuk mengecek para Kapolsek terkait pencapaian vaksinasi.
“Apabila kekurangan tenaga kesehatan, laporkan sehingga bisa dibackup oleh Satker Polda Maluku,” harapnya.
Jenderal bintang 1 Polri di Maluku ini juga menyampaikan terima kasih kepada semua personel atas kinerjanya. Sehingga tingkat vaksinasi di Maluku mulai perlahan-lahan naik mencapai 66,15 persen.
“Diharapkan sebelum atau sesudah bulan Januari, Provinsi Maluku bisa mencapai target 70 persen,” pintanya.
Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si meminta agar pelaksanaan dosis pertama tetap dilaksanakan dan ditingkatkan.
“Untuk vaksinasi anak dan lansia agar dilaksanakan karena sudah ada regulasinya,” pintanya.
Ia berharap pada akhir Januari 2022 mendatang, semua Polda jajaran sudah bisa mencapai target capaian vaksinasi yaitu sebesar 70 persen.
“Dalam penginputan data pada dashboard Kemenkes agar personil Polri yang disprintkan dan Batalyon P-Care untuk dimaksimalkan. Itu harus dilakukan sehingga data pada dashboard Kemenkes valid dengan Polda Jajaran,” pintanya.
Orang nomor 2 Polri ini juga meminta agar dalam pelaksanaan vaksinasi, dapat melakukan pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh adat. Sehingga bisa dilakukan sosialisasi kepada masyarakatnya masing-masing.
Wakapolri juga meminta kepada jajaran Polda di Indonesia untuk melakukan pengawasan extra di Pelabuhan, Bandara, Rumah Sakit dan Fasilitas Publik dalam mengantisipasi kebijakan Travel Bubble.
“Dalam mengantisipasi kebijakan travel bubble, agar barcode dan personil Polri pada pelabuhan dan bandara dipersiapkan dengan baik dan dilakukan pengecekkan,” pintanya.(*)
