Pasien BPJS Kesehatan Diduga Ditolak di RSUD dr. Slamet

- Redaksi

Sabtu, 30 Maret 2024 - 08:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut- Seorang pasien BPJS Kesehatan diduga ditolak oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kabupaten Garut. Peristiwa itu terjadi saat Ajid membawa istrinya yang akan melahirkan di rumah sakit tersebut.

Menurut Ajid, suami dari pasien atas nama Ny Lia warga Jalan Ciledug No. 271 Kota Kulon, Garut Kota ini menerangkan, saat ia mengajukan administrasi untuk pasien BPJS Kesehatan tidak diterima karena ada perbedaan antara NIK KTP dengan NIK BPJS sehingga ia memperbaikinya atas saran dari petugas pelayanan rumah sakit.

“Karena beda antara NIK yang di KTP dengan NIK BPJS, pihak rumah sakit menyuruh data tersebut diperbaiki. Proses perbaikan ini membutuhkan waktu 2 hari, jadi tidak beres hari senin, perbaikan ini kan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Disdukcapil sampai Dinas Sosial,” ungkapnya, Kamis (28/3/24).

ADVERTISEMENT

Ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat perbaikan data di Dinsos, sambung Ajid, pihak Dinsos meminta keterangan rawat inap dari rumah sakit. Tapi, setelah meminta kepada pihak rumah sakit tidak memberikan dengan alasannya pasiennya sudah dipulangkan malah dimasukan menjadi pasien umum dengan biaya yang cukup memberatkan.

Baca Juga :  Hari Pasaran di Lemahabang, Polsek Lemahabang Laksanakan Pengaturan Lalin Pagi Hari

“Dinsos minta keterangan inap rumah sakit untuk melengkapi persyaratan perbaikan BPJS dari rumah sakit, saat minta ke rumah sakit tidak ngasih malah jadi pasien umum dengan biaya perawatan sebesar Rp. 6 juta,” imbuh Ajid

Lebih lanjut, kata Ajid, karena tak mampu membayar pihak rumah sakit sempat menahan anaknya (bayi) di rumah sakit dengan alasan belum sehat.

“Anak saya ditahan sejak tanggal 21 karena belum bisa melunasi pembayaran, tapi alasan rumah sakit katanya belum sehat. Setelah dibayar Rp. 3 juta akhirnya bisa dibawa pulang, tinggal sisa tunggakan Rp. juta lebih lagi,” ujar Ajid

Terpisah, praktisi hukum Herry Battileo, SH mengatakan, bahwa UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah menjamin rakyat Indonesia untuk mendapatkan akses kesehatan (pasal 5) dan pemerintah bertanggung jawab atas akses kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau (pasal 9). Hal ini muncul karena tergugah dengan kenyataan dilapangan bahwa terdapat praktek penahanan bayi sebagai jaminan dalam proses pembayaran persalinan di Rumah Sakit.

Baca Juga :  Ciptakan Lingkungan Bersih dan Nyaman, Polresta Bandara Soetta  Bersihkan Sampah secara Serentak

“Permasalahan dasarnya adalah bagaimana praktik penahanan bayi sebagai jaminan dalam proses persalinan di rumah sakit dan dan juga dalam hukum Islam dan hukum positif terhadapnya”, kata Herry

Dari hasil penelitian, tambah Herry ditemukan bahwa: pertama, terdapat kasus penahanan bayi sebagai jaminan agar keluarga pasien melunasi biaya persalinan, bayi tersebut bisa dibawa pulang setelah biaya persalinan dapat dilunasi. Kedua, dalam akad kafalah, Islam tidak membolehkan bayi digunakan sebagai barang jaminan sebab bayi bukanlah barang yang dimaksud dalam jaminan. Namun penahanan bayi ini diperbolehkan dengan cara bayi itu dirawat dengan baik.

“Pihak rumah sakit sudah memenuhi kewajibannya namun dari pihak pasien belum bisa memenuhi kewajibannya. Sedangkan berdasarkan hukum positif, pasien dianggap wanprestasi karena pihak rumah sakit sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan fasiltas dan pelayanan kesehatan sedangkan pasien belum melaksanakan kewajibnnya untuk melunasi biaya administrasi.
Kemudian tindakan penahanan bayi sebagai jaminan tidak diperbolehkan karena bayi bukan termasuk objek jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Pungkasnya.h(bt)

Berita Terkait

Berbagi Kebahagiaan Dengan Masyarakat Dalam Perayaan Idul Adha, DPC GRIB Jaya Kota Medan dan 21 PAC Sembelih 39 Ekor Sapi
Hari Raya Idul Adha, Lapas Binjai Sembelih 8 Ekor Hewan Qurban
Pastikan Aman Malam Takbiran, Polsek Waru Gelar Apel Gabungan
Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Ruangan Rapat Ditresnarkoba Polda Kaltim
Tingkatkan Kesadaran Pengendara, Satlantas Polresta Balikpapan Lakukan Razia.
Kapolsek Loa Janan Lakukan Pengecekan Senpi dan HT Inventaris Personelnya
Membentuk WBP Produktif, Lapas Binjai Lakukan Pembukaan Pelatihan Kemandirian Bersertifikasi
Polri Kirimkan 7 Polwan Jadi Petugas Pelayanan Ibadah Haji, Ini Tugasnya
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 07:55 WIB

Berbagi Kebahagiaan Dengan Masyarakat Dalam Perayaan Idul Adha, DPC GRIB Jaya Kota Medan dan 21 PAC Sembelih 39 Ekor Sapi

Selasa, 18 Juni 2024 - 06:14 WIB

Hari Raya Idul Adha, Lapas Binjai Sembelih 8 Ekor Hewan Qurban

Minggu, 16 Juni 2024 - 19:05 WIB

Pastikan Aman Malam Takbiran, Polsek Waru Gelar Apel Gabungan

Minggu, 16 Juni 2024 - 01:16 WIB

Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Ruangan Rapat Ditresnarkoba Polda Kaltim

Sabtu, 15 Juni 2024 - 15:54 WIB

Tingkatkan Kesadaran Pengendara, Satlantas Polresta Balikpapan Lakukan Razia.

Kamis, 13 Juni 2024 - 09:17 WIB

Membentuk WBP Produktif, Lapas Binjai Lakukan Pembukaan Pelatihan Kemandirian Bersertifikasi

Rabu, 12 Juni 2024 - 23:27 WIB

Polri Kirimkan 7 Polwan Jadi Petugas Pelayanan Ibadah Haji, Ini Tugasnya

Rabu, 12 Juni 2024 - 22:33 WIB

Diskusi Bersama Dalam Coaching Mentoring Asesor dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan

Berita Terbaru