Angka Prevalensi Tinggi, Mendagri Minta Pemda se-Tanah Papua Fokus Tangani Stunting

- Redaksi

Minggu, 17 Desember 2023 - 19:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lensapolri.com, Sorong – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) se-Tanah Papua untuk fokus menyelesaikan persoalan stunting. Berdasarkan data yang dikantonginya, tingkat prevalensi stunting di Provinsi Papua pada 2022 yakni sebesar 34 persen, sedangkan di Provinsi Papua Barat sebesar 30 persen.

“[Tingkat] prevalensi [stunting] tahun 2022, Papua itu nomor 3, Papua Barat nomor 5 [tertinggi] se-Indonesia,” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Akhir Tahun 2023 Pembangunan Papua di Gedung Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (16/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Mendagri kembali mengingatkan bahwa pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting pada 2024 dapat diturunkan menjadi 14 persen. Untuk itu, ia mengimbau kepala daerah bekerja keras agar dapat mencapai target tersebut.

“Tolonglah, jangan disepelekan betul karena ini masalah sumber daya manusia (SDM), dan suatu negara yang maju bukan semata-mata karena sumber daya alam, tapi juga SDM yang hebat,” tegasnya.

Ia bersyukur Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, kata dia, hal itu belum cukup untuk membuat lompatan ke depan untuk menjadi negara maju. Menurutnya, kualitas SDM perlu diperhatikan dengan baik karena merupakan faktor yang menentukan kemajuan bangsa ke depan.

“Singapura tidak punya sumber daya alam apa-apa, tapi mengandalkan SDM. Jadi suatu negara atau daerah bisa melompat kalau seandainya SDM-nya hebat, unggul, sehat, terdidik, terlatih, plus ditambah lagi dengan sumber daya alamnya melimpah, ya sudah itu harusnya maju,” imbuhnya.

Adapun untuk mewujudkan SDM yang berkualitas tersebut, kata dia, kuncinya adalah generasi yang lahir ke depan haruslah sehat, cerdas, dan terdidik. Karena itu, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas gizi ibu hamil dan bayi dengan usia di bawah dua tahun.

Apabila tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan stunting dapat menyebabkan permasalahan yang kompleks ke depan. Mendagri pun khawatir di masa depan Indonesia akan kekurangan tenaga kerja yang unggul.

“Kekurangan gizi mengakibatkan pertumbuhan otak dan badan kurang bagus, dan itu akan susah menjadi tenaga kerja yang unggul,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri menambahkan, pemda semestinya dapat mengatasi persoalan stunting dengan optimal, terutama bagi daerah-daerah yang berada di pesisir pantai. Sebab, asupan gizi ibu hamil dan anak-anak dapat dipenuhi melalui konsumsi ikan dan telur, yang notabene melimpah di daerah tersebut.

“Kalau daerah pantai itu kan penghasil ikan, semua anak-anak dikasih 1 potong ikan dan telur 1 butir itu sudah cukup,” tandasnya.

Editor : Redaksi

Baca Juga :  Disela - Sela Kesibukan, Kapolsek Jatiwangi Menjaga Kesehatan dan Kebugaran Tubuh Untuk Mendukung Terlaksananya Tugas
Follow WhatsApp Channel lensapolri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Meski Sudah Ditetapkan, Seleksi FKDM DKI Dinilai Tertutup
Gratifikasi dan Pembelian BBM Subsidi Tak Wajar di SPBU 34.151.19, Pengawas: Tidak Ada Nominal yang Ditetapkan
SPBU 34.151.19 Tangerang Disorot, Pembelian Pertalite Tak Wajar Diduga Disertai Gratifikasi
Jelang Ramadan Rutan Cipinang Gelar Sidak Bersama TNI-POLRI
Kasat Reskrim Polres Simeulue Pimpin Rakor Satgas Pengawasan Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan
Berantas Kendali Narkoba dari Balik Jeruji, 241 Napi “High Risk” Jakarta Dikirim ke Nusakambangan
Dua Pelaku Curanmor Ditangkap Usai Kejar-kejaran Dini Hari, Polisi Sita Kunci T dan Pistol Mainan
Seorang Pria di Kalideres Ditemukan Tewas Tergantung di Kamar Kontrakan
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 Februari 2026 - 21:16 WIB

Meski Sudah Ditetapkan, Seleksi FKDM DKI Dinilai Tertutup

Sabtu, 14 Februari 2026 - 07:55 WIB

Gratifikasi dan Pembelian BBM Subsidi Tak Wajar di SPBU 34.151.19, Pengawas: Tidak Ada Nominal yang Ditetapkan

Rabu, 11 Februari 2026 - 16:25 WIB

Jelang Ramadan Rutan Cipinang Gelar Sidak Bersama TNI-POLRI

Rabu, 11 Februari 2026 - 09:37 WIB

Kasat Reskrim Polres Simeulue Pimpin Rakor Satgas Pengawasan Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan

Minggu, 8 Februari 2026 - 08:58 WIB

Berantas Kendali Narkoba dari Balik Jeruji, 241 Napi “High Risk” Jakarta Dikirim ke Nusakambangan

Berita Terbaru