LENSAPOLRI.COM|JAKARTA -MABES POLRI. Polri menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana nasional dengan menerbitkan Surat Kapolri tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan Perkara sebagai pedoman implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025.
Surat Kapolri tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Syahar Diantono, pada 1 Januari 2026. Pedoman ini disusun oleh Bareskrim Polri sebagai langkah strategis untuk memastikan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan penanganan perkara pidana di seluruh jajaran Polri.
Pedoman penanganan perkara tersebut ditujukan kepada seluruh pengemban fungsi penegakan hukum di lingkungan Polri, meliputi fungsi Reserse Kriminal, Baharkam, Korps Lalu Lintas (Korlantas), Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor), serta Detasemen Khusus 88 Antiteror.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa pedoman tersebut mulai dipedomani dan diimplementasikan secara nasional sejak Jumat, 2 Januari 2026, pukul 00.01 WIB, seiring dengan mulai berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025.
“Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh personel Polri agar pelaksanaan penegakan hukum pidana berjalan secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia,” ujar Brigjen Trunoyudo.
(Hms/degading)
