MAMUJU — Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus diperkuat di Sulawesi Barat. Hal itu ditandai dengan pertemuan Kapolda Sulbar Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta bersama Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Barat di ruang tamu Kapolda, Selasa (29/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas antarlembaga, khususnya dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan kepolisian.
Penguatan koordinasi itu berlangsung seiring dimulainya rangkaian agenda Grand Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Terinci serta Pemeriksaan Kepatuhan Semester II Tahun Anggaran 2026 di lingkungan kepolisian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulbar menegaskan komitmen jajarannya untuk bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Polda Sulbar juga siap membuka akses data yang diperlukan guna mendukung kelancaran proses audit oleh BPK RI.
Kapolda menilai kehadiran BPK tidak hanya sebagai bagian dari fungsi pemeriksaan eksternal, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendorong pembenahan tata kelola internal secara berkelanjutan.
“Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan pengawasan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Sulbar. Kehadiran tim auditor merupakan momentum krusial bagi kami untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara yang diamanahkan kepada Polda Sulbar digunakan secara tepat, transparan dan akuntabel demi pelayanan publik yang optimal,” tutur Kapolda.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Kapolda juga menginstruksikan Irwasda dan Kabidkeu Polda Sulbar agar menjadikan hasil evaluasi pemeriksaan sebelumnya sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan logistik maupun keuangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Polda Sulbar.
Sementara itu, BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat memberikan apresiasi atas keterbukaan dan sambutan yang diberikan jajaran Polda Sulbar. BPK berharap sinergi kedua institusi tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administratif, tetapi juga berkembang melalui penguatan edukasi mengenai regulasi pengelolaan keuangan.
Edukasi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah potensi penyimpangan sejak dini sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara.
Pertemuan lintas institusi itu kemudian ditutup dengan pertukaran plakat sebagai simbol penguatan hubungan kelembagaan.
Selain membahas aspek pemeriksaan dan tata kelola keuangan, kedua pihak juga berdiskusi mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sulawesi Barat yang hingga saat ini berjalan aman dan kondusif.
Sinergi Polda Sulbar dan BPK RI Perwakilan Sulbar diharapkan terus terjaga, tidak hanya dalam pelaksanaan pemeriksaan, tetapi juga dalam mendorong pengelolaan anggaran negara yang transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
