MAMUJU — Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu SPBU Pertamina di Mamuju untuk menelusuri persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam sidak tersebut, Kapolda menegaskan komitmennya menindak tegas setiap penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk apabila terbukti melibatkan anggota kepolisian.
Penegasan ini menjadi peringatan bahwa penegakan hukum tidak mengenal status, jabatan, maupun seragam. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sulbar meninjau langsung aktivitas pengisian BBM di SPBU sekaligus berdialog dengan pengemudi dan petugas yang bertugas. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi penyaluran BBM di lapangan serta mengidentifikasi akar persoalan yang perlu segera ditangani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemeriksaan langsung tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai peruntukannya dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui praktik penyimpangan.
Bentuk Tim Terpadu, Pengawasan Diperketat
Sebagai langkah konkret, Kapolda Sulbar membentuk tim terpadu untuk melakukan upaya pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Tim tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan distribusi BBM, mengidentifikasi potensi penyimpangan, serta menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan.
Kapolda juga menegaskan bahwa komitmen penindakan berlaku tanpa pengecualian. Apabila ditemukan anggota Polri yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi, proses hukum harus tetap berjalan tanpa perlakuan istimewa.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pengawasan internal dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Pastikan Subsidi Tepat Sasaran
BBM bersubsidi merupakan salah satu instrumen penting untuk membantu masyarakat yang berhak menerima manfaatnya. Karena itu, penyalahgunaan dalam proses distribusi dapat mengganggu akses masyarakat terhadap BBM yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Melalui sidak dan pembentukan tim terpadu, Polda Sulbar berupaya memastikan persoalan penyaluran BBM tidak berhenti pada pemeriksaan di lapangan, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah pengawasan dan penegakan hukum.
Upaya tersebut juga diharapkan dapat mencegah praktik penimbunan, penyimpangan distribusi, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya apabila ditemukan bukti yang mendukung dugaan tersebut.
Penanganan persoalan BBM bersubsidi membutuhkan pengawasan berkelanjutan dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pengelola SPBU, agar distribusi berjalan sesuai ketentuan.
Dengan langkah tersebut, Polda Sulbar menegaskan komitmennya untuk menelusuri akar persoalan, memperketat pengawasan, dan menindak setiap pelanggaran yang terbukti. Prinsipnya, BBM subsidi harus tepat sasaran, kepentingan masyarakat harus dilindungi, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
