JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan apresiasi atas langkah tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajarannya dalam membongkar kasus tindak pidana penyadapan ilegal, akses tidak sah serta penghilangan data elektronik.
Dukungan dan desakan hukum tersebut menjadi poin utama dalam kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/26).
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tersebut, parlemen menekankan agar proses penegakan hukum terhadap skandal yang menyasar sejumlah pejabat negara hingga Kepala Negara ini berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik, dan meminta penanganan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” demikian bunyi poin pertama kesimpulan rapat kerja tersebut.
Selain mengawal transparansi penyidikan yang tengah ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komisi III DPR RI juga menyoroti beratnya dampak perbuatan para tersangka terhadap stabilitas dan keamanan negara. Praktik penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, hingga aparat penegak hukum dinilai tidak sekadar pelanggaran siber biasa, melainkan bentuk ancaman serius terhadap kedaulatan pemerintahan dan demokrasi.
Oleh karena itu, pada poin kesimpulan kedua, Komisi III DPR RI secara tegas mendesak Polri untuk menerapkan konstruksi hukum yang lebih berat terhadap para pelaku, termasuk menjerat mereka dengan pasal tindak pidana terhadap keamanan negara atau makar.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan dan atau Illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” tegas Komisi III dalam kesimpulan rapatnya.
Melalui desakan ini, parlemen berharap pengusutan kasus penyadapan ilegal tidak berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan saat ini, melainkan mampu membongkar seluruh jaringan, aktor intelektual, serta motif di balik operasi ilegal tersebut hingga ke akar-akarnya.
