MAMUJU – Penanganan perkara dugaan tindak pidana di bidang perkebunan yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Barat memasuki babak baru. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan, penyidik Subdit IV Tipidter resmi menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (9/11/2026).
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulbar, Kombes Pol. Abdul Azis, mengatakan proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut dilaksanakan sekitar pukul 16.30 WITA.
Tersangka yang diserahkan berinisial Eliasib alias Daniel, putra dari Yusak Lampiu. Penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/23/III/2026/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA SULAWESI BARAT tertanggal 26 Maret 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Abdul Azis, pelaksanaan Tahap II dilakukan setelah penyidik menerima pemberitahuan hasil penyidikan dari Kejaksaan Negeri Pasangkayu melalui surat Nomor B-2378L/P.6.14/Eku.1./09/2026 tertanggal 24 September 2026, yang menyatakan berkas perkara atas nama tersangka telah lengkap atau P21.
“Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut,” demikian keterangan terkait penanganan perkara tersebut.
Dalam proses penyerahan, tersangka turut didampingi tiga penasihat hukumnya, masing-masing Saharuddin, S.H., M.H., As’ad R., S.H., M.H., dan Syamsuddin, S.H., M.H.
Namun, terdapat dinamika dalam proses pengamanan tersangka. Berdasarkan keterangan penyidik, tersangka sempat mencoba melarikan diri. Meski demikian, upaya tersebut berhasil dicegah oleh Tim Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulbar sehingga proses penyerahan dapat dilanjutkan.
Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 107 huruf a dan d juncto Pasal 55 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 477 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dengan dilaksanakannya Tahap II, penanganan perkara tersebut selanjutnya menjadi kewenangan pihak kejaksaan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Polda Sulbar menegaskan bahwa setiap tahapan penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
