Ini Yang Disampaikan Kapolres
LENSAPOLRI.COM, DOMPU – Demo Kenaikan Harga BBM di gedung DPRD Kabupaten Dompu Kapolres Dompu AKBP Iwan Hidayat, S.I.K terlihat turun langsung melakukan pemgamanan dan merangkul Aksi Demonstran dari Aliansi PMII Kabupaten Dompu. Senin (05/09/22) pukul 09.30 wita.
Aksi demo yang di lakukan oleh aliansi PMII Kabupaten Dompu menolak kenaikan harga BBM yang di keluarkan pemerintah Pusat pada tanggal 03 September 2022 kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolres Dompu AKBP Iwan Hidayat, S.I.K di sela-sela kegiatannya mengatakan kami telah menurunkan sebanyak 150 gabungan TNI-Polri dalam mengamankan aksi demi dari aliansi PMII Kabupten Dompu dengan mengedepankan pengamanan secara humanis sehingga tuntutan dari PMII (pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dapat tersampaikan dengan baik dan tidak ada gejolak gejolak yang tidak di inginkan saat kegiataj demo berlangsung.
“Kami ngedepankan pengamanan yang bersifat humanis sehingga pelaksanaan demo yang di laksanakan Dari adik-adik PMII (pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dapat berjalan dengan aman dan kondusif”, ujar Kapolres AKBP Iwan Hidayat, S.I.K.
Ia menambahkan, Kepada massa mahasiswa, Iwan Hidayat berpesan agar unjuk rasa digelar dengan mentaati aturan yang berlaku. Ia juga meminta agar massa mahasiswa menghormati hak pengguna jalan saat menyampaikan aspirasi di muka umum.
“Silahkan sampaikan aspirasi dengan tertib dan tetap patuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saling menjaga dan hormati aktivitas masyarakat yang lain dan pengguna jalan,” katanya.
Adapun tuntutan masa aksi kelompok PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Dompu antara lain Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak (mafia BBM), Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
- Mendesak Pemerintah Daerah terutama SKPD terkait untuk mengambil kebijakan strategis dalam rangka proteksi terhadap program JARAPASAKA yang sangat tedampak akibat kenaikan harga BBM, karena program tersebut berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat Dompu yang mayoritas adalah petani, nelayan, dan petemak.
(IN.LP) LENSAPOLRI
Red — Rhamdan
