SURABAYA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menutup Rakernis Logistik Polri dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/3/2022).
Sigit mengapresiasi kepada stakeholder terkait baik kepala daerah, BUMN dan lembaga lainnya yang sudah membantu dalam mengembangkan sistem electronic traffic law enforcement atau ETLE nasional karena menjadi program unggulan kepolisian.
Ke depan kata Sigit, pihaknya akan terus mengembangkan kepatuhan masyarakat di jalan raya dan bagaimana mengurangi risiko kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas korban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita juga mengembangkan konsep smart city yang diintegrasikan dengan sistem di command Center Polri. Kami integrasikan dengan pelayanan di pemda, rumah sakit dan stakeholder lainnya,” kata Sigit.
Mantan Kabareskrim Polri ini mengungkapkan dengan terintegrasinya pelayanan tersebut seluruh stakeholder diharapkan dapat memberikan pelayanan cepat.
Sigit juga berharap program ETLE dan pelayanan berbasis digital bisa terus dikembangkan sehingga tingkat kecelakaan menurun dan pelayanan semakin baik sesuai harapan masyarakat.
“Kedepan kita akan terus mengembangkan pelayanan berbasis digital untuk kemudahan masyarakat,” ujar Sigit.
Terkait dengan Rakernis Slog, Sigit menekankan soal ‘7 Tepat’ dalam proses pengadaan barang dan jasa. Adapun ‘7 Tepat’ yakni, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Mutu atau Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Guna atau Tepat Pemakaian, Tepat Tempat, dan Tepat Jenis.
“Pengadaan (bekal umum, peralatan, dan Faskon) Polri harus memperhatikan 7 tepat sehingga barang/jasa bisa digunakan secara efektif dan tepat serta mendorong pelaksanaan tugas Polri dengan optimal,” ucap Sigit.
Lebih dalam, Sigit juga menekankan, jajaran Slog Polri juga harus mengawal kebijakan Pemerintah soal Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Menurutnya, fokus Pemerintah saat ini melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Oleh karena itu, Sigit meminta kepada Slog Polri untuk mengutamakan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri sampai dengan mencapai target maksimal 70 persen. Lalu, meningkatkan disiplin penginputan data perencanaan belanja pada aplikasi SIRUP dan e-kontrak yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Slog Polri juga harus melakukan
pembinaan terhadap pengadaan
pada satker dan satwil,” tutup Sigit.
