POLMAN – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Polewali Mandar (Polman), Polda Sulawesi Barat, kembali menunjukkan keseriusannya dalam menangani laporan tindak pidana di wilayah hukumnya. Kali ini, seorang pria berinisial S alias B (34) resmi ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor.
Penahanan terhadap tersangka dilakukan oleh piket fungsi Sat Reskrim Polres Polman pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 22.00 WITA.
Langkah hukum tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/468/XI/2026/SPKT/POLRES POLMAN/POLDA SULBAR tertanggal 9 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelum dilakukan penahanan, penyidik terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 11 November 2026 serta Surat Ketetapan Penetapan Tersangka terhadap S alias B.
Dalam perkara tersebut, tersangka disangkakan melanggar Pasal 486 KUHP tentang tindak pidana penggelapan.
Sebagai bagian dari prosedur penanganan tahanan, personel Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Polman terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka.
Hasil pemeriksaan medis menyatakan bahwa tersangka dalam kondisi sehat dan layak untuk menjalani proses penahanan.
Kasat Reskrim Polres Polman, AKP Budi Adi, S.H., S.Sos., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan hukum serta menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
Menurutnya, setiap laporan dugaan tindak pidana akan ditangani sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Polres Polman juga mengingatkan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga barang berharga milik pribadi, termasuk kendaraan bermotor.
Masyarakat yang mengetahui, mengalami, atau menjadi korban tindak pidana diimbau segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Dengan penanganan perkara ini, Polres Polman menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum melalui proses penegakan hukum yang profesional dan sesuai aturan.
