Tak Ingin Konflik Meluas, Bupati Mateng Desak Penegakan Hukum Profesional di WKSM

- Redaksi

Selasa, 17 November 2026 - 18:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MATENG – Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Dr. H. Arsal Aras, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendukung penegakan hukum secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu dalam menyelesaikan berbagai persoalan konflik lahan di kawasan WKSM.

Penegasan tersebut disampaikan Arsal usai melakukan koordinasi dengan Kapolres Mamuju Tengah, Selasa (17/11/2026). Pertemuan itu secara khusus membahas sejumlah kejadian yang dinilai telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan WKSM.

Dalam koordinasi tersebut, Arsal meminta kepolisian menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat secara objektif dan independen, termasuk dugaan penguasaan lahan serta pemanenan hasil kebun secara paksa oleh pihak-pihak yang tidak memiliki dasar legalitas yang jelas.

ADVERTISEMENT

Ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, konflik lahan yang terus berulang tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi pertikaian antarkelompok. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui pembuktian hak dan mekanisme hukum, bukan berdasarkan kekuatan maupun pengaruh kelompok tertentu.

Baca Juga :  Wakapolres Mamuju Tengah Pimpin Binrohtal, Personel Diajak Perkuat Iman

“Siapa pun yang bersalah harus diproses sesuai ketentuan hukum. Kami meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional, independen, dan tidak tebang pilih,” tegas Arsal.

Untuk memperkuat proses penegakan hukum, Pemkab Mateng menyatakan kesiapan memberikan data dan dokumen resmi mengenai kelompok masyarakat yang berhak memperoleh lahan di kawasan WKSM.

Arsal mengungkapkan, pemerintah daerah memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2023 yang memuat informasi mengenai kelompok dan masyarakat penerima lahan. Dokumen tersebut dapat menjadi salah satu rujukan penting bagi kepolisian dalam memverifikasi berbagai klaim kepemilikan maupun penguasaan lahan.

“Data kami ada dan valid. SK Bupati tahun 2023 memuat kelompok-kelompok dan masyarakat yang berhak mendapatkan lahan. Pemerintah daerah siap membuka data tersebut dan memberikan dukungan kepada kepolisian,” ungkapnya.

Baca Juga :  Polsek Kuta Utara Patroli Susuri Beat Selatan Amankan Kawasan Wisata Di Jalan Batu Belig

Selain itu, Arsal menyoroti dugaan praktik jual beli lahan di bawah tangan serta munculnya klaim kepemilikan yang tidak didukung bukti kuat. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menjadi pemicu konflik berkepanjangan apabila tidak ditangani secara cermat.

Karena itu, ia mengingatkan pihak perusahaan maupun koperasi agar mengedepankan pemeriksaan dokumen dan legalitas sebelum mengakui klaim penguasaan lahan dari pihak tertentu.

Arsal juga menegaskan Pemkab Mateng tidak akan mengintervensi proses penyelidikan maupun penegakan hukum yang sedang dilakukan kepolisian. Pemerintah daerah justru siap memberikan dukungan melalui penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan agar penanganan setiap laporan benar-benar berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

“Kami tidak akan menutupi persoalan ini. Semua laporan yang masuk silakan diproses sesuai prosedur. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan data. Tidak boleh ada intervensi dari siapa pun, termasuk pemerintah daerah,” tegasnya.

Baca Juga :  Polres Metro Tangerang Kota Gelar Bakti Sosial di Wilayah Kecamatan Tangerang, Salurkan 200 Paket Sembako kepada Warga

Ia berharap proses penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi kelompok tani dan masyarakat yang merasa haknya dirugikan.

Menurut Arsal, terciptanya situasi aman dan kondusif di kawasan WKSM membutuhkan komitmen seluruh pihak untuk menghormati aturan, mengedepankan komunikasi, serta menghindari tindakan sepihak yang dapat memperkeruh keadaan.

“Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan kepolisian. Kami ingin persoalan di WKSM diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan kondusif,” tutupnya.

Pemkab Mateng berharap dukungan data pemerintah daerah dan langkah profesional kepolisian dapat menjadi jalan penyelesaian konflik lahan WKSM secara menyeluruh, sekaligus mencegah terulangnya perselisihan yang merugikan masyarakat.

Follow WhatsApp Channel lensapolri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolres Mamuju Tengah AKBP Ari Prayitno Sambut Langsung Siswa Latja SPN Polda Sulbar
Polres Majene Berikan Klarifikasi Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual yang Disebut Dua Tahun Mandek
Respons Cepat Call Center 110! URC Polresta Mamuju Amankan Pria Mabuk yang Nyaris Ribut dengan Keluarga
Cegah Kriminalitas Malam Hari, URC Sat Reskrim Polresta Mamuju Sisir Sejumlah Titik Rawan
Resmi Dimulai, Polresta Mamuju Gelar Operasi Zebra Marano 2026, Berlangsung Selama 14 Hari
Polisi Hadir di Gerbang Sekolah! Wakapolres Mateng Edukasi Siswa dan Atur Lalu Lintas
Operasi Zebra Marano 2026 Dimulai! Kapolres Mateng Pimpin Apel, Siapkan 14 Hari Penertiban
Melalui Minggu Kasih di Gereja Toraja Mamasa, Kapolresta Mamuju Siap Amankan Agenda Peribadatan Jemaat
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:55 WIB

Tak Ingin Konflik Meluas, Bupati Mateng Desak Penegakan Hukum Profesional di WKSM

Selasa, 17 November 2026 - 18:33 WIB

Kapolres Mamuju Tengah AKBP Ari Prayitno Sambut Langsung Siswa Latja SPN Polda Sulbar

Selasa, 17 November 2026 - 18:05 WIB

Polres Majene Berikan Klarifikasi Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual yang Disebut Dua Tahun Mandek

Selasa, 17 November 2026 - 14:43 WIB

Respons Cepat Call Center 110! URC Polresta Mamuju Amankan Pria Mabuk yang Nyaris Ribut dengan Keluarga

Senin, 16 November 2026 - 16:11 WIB

Resmi Dimulai, Polresta Mamuju Gelar Operasi Zebra Marano 2026, Berlangsung Selama 14 Hari

Berita Terbaru