Jakarta : Lensa Polri
Pemerintah terus berupaya mempercepat program vaksinasi nasional agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terkait hal itu, Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin meminta agar TNI dan Polri dapat bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat vaksinasi, terutama di daerah dengan capaian vaksinasi rendah termasuk wilayah aglomerasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi,” ujar Wapres saat memberikan pidato kunci pada Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg Ke-61 Tahun Ajaran 2021, Rabu (06/10/2021), secara virtual.
Untuk mencapai kekebalan komunal, pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 208,5 juta penduduk Indonesia. Hingga 3 Oktober 2021, secara nasional vaksinasi dosis pertama telah mencapai 45,03 persen dan untuk dosis kedua 25,29 persen. Wapres menekankan perlunya upaya extra ordinary dan masif guna merealisasikan pencapaian target cakupan vaksinasi dalam jangka waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu selama satu tahun.
“Dalam rangka upaya itulah, maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional,” tegasnya.
Lebih jauh Wapres mengungkapkan bahwa rata-rata vaksinasi harian per minggu di tanah air telah mencapai 1,4 juta dosis per hari. Cakupan vaksinasi harian tersebut harus ditingkatkan menjadi 2,5 juta dosis suntikan agar dapat memenuhi target waktu yang telah ditetapkan.
“Langkah ini juga akan disertai insentif berupa penurunan level PPKM di wilayah yang dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres juga menekankan perlunya upaya percepatan vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang saat ini cakupan vaksinasinya juga masih rendah. Dari total sasaran sebanyak 21,5 juta orang, per 3 Oktober 2021 cakupan vaksinasi bagi kelompok masyarakat ini baru mencapai 6,6 juta orang untuk dosis pertama dan 4,4 juta orang untuk dosis kedua.
“Untuk mendukung dibukanya kembali pembelajaran tatap muka (PTM) kita juga perlu memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidik yang ditargetkan sebanyak 5,06 juta orang. Menurut data sampai dengan tanggal 3 Oktober, baru 2,55 juta yang tercatat telah mendapatkan vaksinasi dosis yang pertama, sedangkan yang telah mendapat dosis yang kedua adalah 2,1 juta orang,” imbuhnya
Wapres menambahkan, cakupan vaksinasi bagi peserta didik juga perlu ditingkatkan untuk menghindari adanya klaster baru di satuan pendidikan seiring dengan mulai dibukanya PTM terbatas.
“Saya meminta perhatian agar para guru, murid, dan orang tua pelajar harus sudah dipastikan mendapatkan vaksin untuk menjamin keamanan proses pembelajaran tatap muka,” pesannya.
Mengakhiri sambutannya, tak lupa Wapres menyampaikan penghargaan kepada jajaran TNI dan Polri yang sejauh ini telah berperan secara signifikan dalam meningkatkan cakupan vaksin.
“Saya juga mengapresiasi pengabdian dan kerja keras para Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang telah dilatih menjadi tracer. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan tracing atau pelacakan penularan virus COVID-19 di masyarakat,” pungkasnya.
