BANDUNG – Sejumlah aktifis 98 yang tergabung dalam Presidium 98 Jabar, usulkan tanggal 21 Mei dijadikan Hari Reformasi dan Hari Libur Nasional.
Pernyataan itu disampaikan Presidum 98 Jabar untuk Jokowi dan K.H. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Peringatan ini menjadi sangat penting untuk menyegarkan daya ingat dan pendidikan moral bagi generasi bangsa selanjutnya agar mereka tetap terus mendorong perwujudan reformasi seutuhnya.
“Reformasi itu satu proses berkelanjutan yang diupayakan terus menerus oleh setiap generasi ke depan sehingga perwujudan reformasi semakin ideal bagi rakyat. Dalam pandangan rakyat, reformasi akan dipahami sederhana seperti adanya pembangunan di segala bidang, transformasi politik, transparansi dan bebas korupsi. Korupsi saat ini semakin berkarat. Itu berarti reformasi belum ideal. Reformasi baru terjadi di beberapa bidang saja, belum total,” ungkap Lukman Nurhakim, Jubir Presedium 98 Jabar, usai siaran pers saat dihubungi via telepon, Bandung, Senin (22/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut Lukman Nurhakim, “21 Mei ada Peristiwa Besar bangsa ini, menandai berakhirnya kekuasaan despotisme Rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Setelah perjuangan panjang Mahasiswa dan Gerakan Pro-Demokrasi melawan pembungkaman rakyat, pembubaran berkumpul, penangkapan, pemenjaraan, penculikan hingga terjadi korban jiwa 4 orang mahasiswa oleh aparat keamanan rezim saat itu dalam Tragedi Trisakti, akhirnya tuntutan reformasi terwujud dan Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatan Presiden.”
Dalam kesempatan tersebut, eks-aktifis yang tergabung dari berbagai alumni Perguruan Tinggi Jawa Barat tersebut, merasa terpanggil untuk terus merawat ingatan dan idealisme perjuangan Gerakan Reformasi Mahasiswa dan Pro Demokrasi untuk diingat sepanjang masa akan kelamnya masa-masa kekuasaan Presiden Soeharto.
“Kami ingin mengingatkan kembali generasi masa lalu baik itu saksi, pelaku bahkan generasi muda milenial dan generasi Z bahwa kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat saat ini merupakan buah dari hasil perjuangan gerakan mahasiswa 25 tahun yang lalu,” sambung Lukman.
“Menolak lupa” ungkap Lukman, bagaimana bengisnya Orde Baru yang menjalankan praktik depostik dan otoriter, KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang dipraktikan rezim saat itu, jangan diwariskan lagi pada pemerintah berikutnya.
Usulan ini sangat didukung Ustadz Encep Shihabuddin, aktifis muda Nahdlatul Ulama Banten. Dia berharap para elite politik yang saat ini berkuasa harus punya komitmen moral terhadap reformasi.
“Semoga penetapan Hari Reformasi secara khusus bisa menjadikan semangat baru untuk pemberantasan korupsi. Sebagai warga Banten, utamanya reformasi harus ini bisa dipahami aparatur pemerintah Banten yang menurut saya masih stagnan, belum transparan, dan disinyalir masih banyak praktik korupsi،” ujar Encep. (Red)
