Lensapolri. Com – Manila, 30 Januari 2025 – Sebuah pencapaian membanggakan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kombes Pol Retno Prihawati, S.Sos, S.I.K, M.H., yang saat ini menjabat sebagai Atase Kepolisian (Atpol) RI di Manila, Filipina, menerima penghargaan bergengsi dari Kepala Kepolisian Filipina (Philippines National Police/PNP).
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi aktif Kombes Pol Retno Prihawati dalam memperkuat kerja sama antara Polri dan Kepolisian Filipina dalam penanganan berbagai kasus lintas negara yang melibatkan kedua negara. Sebagai Counterpart yang aktif, Kombes Retno telah memainkan peran penting dalam koordinasi berbagai operasi keamanan, investigasi, serta upaya penegakan hukum yang melibatkan warga negara Indonesia dan Filipina.
Acara penganugerahan ini berlangsung di Markas Besar Philippines National Police (PNP), Manila, Filipina, pada 30 Januari 2025. Penghargaan tersebut secara resmi diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Filipina, sebagai bentuk pengakuan terhadap kiprah dan kontribusi yang luar biasa dalam membangun sinergi penegakan hukum antara kedua negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Retno Prihawati menyampaikan rasa terima kasihnya atas apresiasi yang diberikan dan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan baik antara Polri dan PNP dalam bidang keamanan dan penegakan hukum.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk Polri dan seluruh tim yang bekerja sama dalam menjaga keamanan dan keadilan di kedua negara. Saya berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi menciptakan kawasan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat Indonesia dan Filipina,” ujar Kombes Retno.
Pemberian penghargaan ini semakin menegaskan pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam bidang keamanan, serta menyoroti peran strategis Atpol RI di Manila dalam membangun koordinasi yang solid dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor penegakan hukum internasional.
