Polemik pengelolaan lahan parkir di Pasar Besar Kota Madiun (PBM) membuat salah seorang penulis skenario Si Doel Anak Sekolahan Hary Tjahyono angkat bicara.
Keresahan juru parkir (jukir) yang selama ini menggantungkan hidupnya di lahan parkir PBM tampak jelas saat menyampaikan aspirasinya di hadapan para wakil rakyat di Gedung DPRD Kota Madiun beberapa waktu lalu.
Memprioritaskan pendapatan asli daerah (PAD) adalah alasan utama untuk melakukan perubahan sistem parkir di PBM. Ditambah dengan adanya rekomendasi dari KPK untuk mengatasi kebocoran PAD di sektor retribusi parkir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menyoal rekomendasi dari KPK, penulis naskah Serial Si Doel Anak Sekolahan Hari Tjahyono yang juga Pembina Ormas Petarung Kehidupan Nusantara (PTKN) geram. Pasalnya sebagian anggota PTKN merupakan pengurus inti kepengelolaan lahan parkir PBM dalam kurun waktu puluhan tahun.
“PBM dipasang portal parkir, dalihnya rekomendasi KPK. Bagaimana isi rekomendasi KPK itu, saya tidak tahu karena tidak pernah diekspose kepada publik. Meski saya merasa neh kenapa KPK kok merekomendasikan portal di sebuah pasar tradisional di derah, sementara pekerjaan memberantas korupsi nasionl menumpuk tinggi. Tapi, dalih KPK ini menjadi argumentasi Pemkot Madiun untuk mengeksekusi portal PBM.”
Diberitahukan sebelumnya hasil survei KPKNL menyebutkan bahwa seharusnya sektor retribusi parkir khususnya di PBM bisa menghasilkan pendapatan sebesar 2,5 milyar rupiah per tahun jika menggunakan sistem portal. Terpaut jauh dengan sistem lama yang dikelola manual oleh jukir dengan pendapatan sekitar 780 juta per tahun.
“Bisa dimaklumi jika portal diterapkan, dengan jurus basa basi solusi akan merekrut jukir lama dan lain sebagainya,”lanjut Harry.
Menurutnya, persoalan utama dalam pengelolaan parkir yaitu terkait kejujuran yang mengarah pada transparansi data. Disayangkan, secara pribadi ia tidak melihat adanya transparansi tentang rekomendasi KPK, survei dan perihal lain yang dijadikan dalih oleh Pemkot Madiun untuk memportal PBM.
“Saya tidak yakin kelak juga akan ada transparansi soal rekrutmen jukir lama, apakah gajinya sesuai UMR, berapa hasil parkir pasar setelah diportal, berapa yang didapat pengelola portal dan sebagainya,”ungkapnya (Senin,27/03)
Di akhir, ia mengakui bahwa kebijakan yang berwenang di negeri Indonesia ini tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat.
“Tapi menyoal kebijakan penguasa memang merepotkan. Akhirnya hanya akan berhadapan dengan klaim bahwa pejabat yang berwenang adalah saya, bukan kamu. Saya pikir, kita butuh argumentasi dan kinsolidasi bukan arogansi yang dikedepankan.Bukan bermacam dalih yang dijadikan pembenaran.
