MAMUJU – Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masyarakat diimbau untuk terus menjaga kedamaian, memperkuat kerukunan, serta menyampaikan aspirasi secara tertib dan bertanggung jawab.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Barat periode 2026–2031, Dr. Nursalim Ismail, menjadi salah satu tokoh yang relevan dalam mendorong penguatan dialog dan sikap saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat.
Momentum dua tahun pemerintahan yang diperingati pada 20 Oktober 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah sekaligus menyampaikan aspirasi terhadap berbagai persoalan bangsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kehidupan demokrasi, kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari hak masyarakat yang perlu dihormati. Namun, penyampaian aspirasi diharapkan tetap mengedepankan cara-cara damai serta tidak disertai tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, maupun provokasi yang dapat mengganggu ketertiban.
Di tengah keberagaman masyarakat Sulawesi Barat, kerukunan dan dialog menjadi unsur penting dalam menjaga hubungan sosial. Perbedaan pandangan politik, pilihan, maupun penilaian terhadap kinerja pemerintah tidak seharusnya menjadi pemicu permusuhan antarkelompok masyarakat.
Mahasiswa, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik melalui demonstrasi damai, diskusi publik, audiensi, serta saluran aspirasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada saat yang sama, seluruh pihak diharapkan saling menghormati, menjaga ketertiban, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memecah belah persatuan.
Sebagai lembaga yang berperan dalam memperkuat kerukunan umat beragama, FKUB memiliki konteks penting dalam mendorong komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghargai di tengah perbedaan.
Peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran diharapkan tidak hanya menjadi momentum evaluasi perjalanan pemerintahan, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat kedewasaan demokrasi, menjaga keamanan, serta merawat persatuan masyarakat di Sulawesi Barat.
Kedamaian dan demokrasi dapat berjalan beriringan ketika masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, sementara seluruh pihak berkomitmen menghormati hak orang lain dan menghindari tindakan yang merugikan kepentingan bersama.
