KUPANG — Sebanyak 14 orang di antara 249 bintara Polri gelombang I Tahun 2022 Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilantik hari ini, Kamis (7/7), langsung ditempatkan di Polda Kalimantan Timur. Penempatan itu dalam rangka persiapan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Ke-14 orang bintara ditempatkan di Polda Kalimantan Timur tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor B/5496/VII/KEP/2022/SSDM tanggal 5 Juli 2022 tentang penghadapan bintara remaja lulusan pendidikan pembentukan bintara Polri gelombang I TA 2022.
Selain itu, terdapat dua bintara Polda Nusa Tenggara Timur yang ditempatkan di Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Keputusan ini ditandatangani Karo Dalpers SSDM Polri Brigjen Pol Jawari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para bintara remaja yang baru dilantik segera menjalani cuti selama 10 hari, 8-17 Juli 2022. Pada 18 Juli 2022, mereka sudah harus menghadap pada kesatuan yang baru.
Secara umum, 390 orang bintara remaja hasil pendidikan pembentukan Polri gelombang I TA 2022 se-Indonesia yang langsung ditempatkan di Polda Kalimantan Timur, dalam rangka persiapan IKN. Di Polda NTT, belasan bintara remaja juga memilih menjadi anggota Brimob dan Bidang Humas.
Wakapolda NTT Brigjen Pol Heri Sulistianto mengatakan, penempatan bintara remaja ke IKN merupakan kebijakan Mabes Polri dengan mengambil perwakilan dari setiap Polda, karena IKN selain meliputi Kalimantan Timur juga Kalimantan Utara sehingga membutuhkan perkuatan personel Polri. Begitu juga Densus AT 88 yang membutuhkan tambahan personel.
“Kita bersyukur 249 bintara remaja yang menjalani pendidikan selama lima bulan di SPN Polda NTT dengan waktu pendidikan yang sangat padat dan singkat, dapat berhasil seluruhnya,” katanya.
Brigjen Pol Heri Sulistianto mengapresiasi Kepala SPN, tenaga pendidik dan pengasuh yang melaksanakan tugas secara maksimal, sehingga 249 siswa bisa lulus dan dilantik menjadi bintara remaja.
“Kita sebagai anggota Polri sudah tanda tangan dan teken kontrak untuk siap ditempatkan di mana saja, apalagi (anggota) Brimob untuk BKO di daerah konflik atau di daerah mana saja harus siap,” jelasnya.
“Namanya jadi polisi, maka sejak awal kita sudah teken kontrak sehingga harus melaksanakan tugas dengan baik, menjaga kepercayaan dan jaga nama baik institusi Polri,” tutup Heri Sulistianto.(*)
