Dian Istiqomah S.Kep DPR RI Komisi II Fraksi Pan, Meminta 1734 Satpol PP DKI di PNS Kan, Ini Penjelasan nya !

- Redaksi

Senin, 8 Agustus 2022 - 22:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA Lensapolri.com  – Sudah seharusnya pemerintahan daerah memperhatikan dan memperjuangkan nasib 1734 anggota satpol PP DKI yang belum di angkat menjadi PNS. Senin 8/8/2022

Pasal nya selama 15 tahun mengabdi, bahkan ada yang 20 tahun, belum juga di angkat menjadi PNS.

Menyikapi persoalan yang ada, Anggota Komis II DPR RI fraksi Pan dapil DKI Jakarta 3 Dian Istiqomah S.Kep. mengatakan dan menegaskan,

ADVERTISEMENT

Ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

” pemerintahan daerah harus nya lebih peka dan peduli, dengan persoalan ini “. ucap nya

” Kasihan mereka, sudah puluhan tahun mengabdi belum di angkat jadi ASN , Tegas Dian

“lihatlah sedikit ke mereka , jangan habis manis sepah di buang, geram legislator asal pan

Masih kata Dian, Mantan alumni universitas muhamadiyah tersebut juga mengatakan

“Tugas satpol PP itu sangat berat , salah satu nya, menegakan peraturan daerah sampai peraturan bupati,dan membantu juga dalam penanganan menjadi satgas covid,bahkan sampai nyawa nya pun di pertaruhkan dalam menjalankan sebagai satgas covid

Dan tidak sedikit pula banyak membantu dinas kebersihan, kata mantan perawat tersebut

“Satpol PP juga merupakan tumpuhan dari 3 pilar di setiap kelurahan di DKI Jakarta.sambung nya

Lebih lanjut politikus besutan asal partai amanat Nasional/pan menambahkan”

” Pemerintah daerah wajib melihat sisi fungsi dari adanya satpol PP ini” jelasnya

” Kalau kita menengok kebelakang, sejarah adanya satpol PP di Jakarta sangat lah penting, Kata Alumni Universitas Muhamadiyah.

Mengingat, bagaimana dulu satpol PP bekerja,dengan membersihkan dan merapikan jalan – jalan utama di DKI, juga menertibkan parkir liar,lapak – lapak dari oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab bebernya

Lebih jauh Anggota Komis II DPR RI fraksi Pan, menjelaskan ”

” Bayangkan, bila satpol PP di jadikan Outsourcing…, lalu dimana letak wibawa Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan kabupaten” ungkap nya

Saya berharap Pemimpin di pemerintahan daerah di seluruh Indonesia kompak untuk menyuarakan pengangkatan satpol PP ini. Himbau nya

” Saya dan teman – teman di komisi II selalu memperjuangkan nasib kepegawaian satpol PP ini.” Terang nya

Namun tetap membutuhkan dukungan dari para pemimpin daerah di seluruh Indonesia, apa yang harus kita lakukan harus sesuai slogan satpol PP ” Praja Wibawa “.

Legislator asal besutan pan meminta juga kepada Gubernur DKI Jakarta

“Khusus satpol PP DKI, saya meminta kepada bapak Anis Baswedan untuk memperhatikan ini. pinta nya

Karena satpol PP ini merupakan ujung tombak yang menegakan peraturan daerah.terang Dian istiqomah S.kep yang biasa di sapa ” Bunda”.

Adapun fungsi dan tugas satpol PP DKI, diantaranya, Mulai dari tugas 

Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati

pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah

pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati

pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dengan aparat kepolisian republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan/atau aparat lainya

pembinaan terhadap masyarakat yang memahami dan mentaati peraturan daerah dan peraturan pemerintah.

 

Red/Amr

Follow WhatsApp Channel lensapolri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Apresiasi Kinerja, PT Verian Innovasi Prima (VIP) Bagikan THR dan Bingkisan Lebaran untuk Runner
Proyek Bangli di Sepatan Timur Jadi Sorotan, Ketegasan Lurah Dipertanyakan
Kebakaran Hanguskan 9 Lapak Barang Bekas dan Tiga Mobil di Jalan Prancis Tangerang
Dari Konveksi hingga Urban Farming, Pemkot Jakbar dan Urindo Matangkan Kerja Sama Strategis
Gegara Proyek Galian di Tegal Alur, Kemacetan Parah dan Omset Pedagang Merosot
Banyak Makan Korban, Pemkot Tangerang Dinilai Cuek terhadap Jalan Rusak di Kecamatan Benda
Meski Sudah Ditetapkan, Seleksi FKDM DKI Dinilai Tertutup
Gratifikasi dan Pembelian BBM Subsidi Tak Wajar di SPBU 34.151.19, Pengawas: Tidak Ada Nominal yang Ditetapkan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 Maret 2026 - 14:59 WIB

Apresiasi Kinerja, PT Verian Innovasi Prima (VIP) Bagikan THR dan Bingkisan Lebaran untuk Runner

Jumat, 27 Februari 2026 - 16:44 WIB

Proyek Bangli di Sepatan Timur Jadi Sorotan, Ketegasan Lurah Dipertanyakan

Kamis, 26 Februari 2026 - 10:05 WIB

Kebakaran Hanguskan 9 Lapak Barang Bekas dan Tiga Mobil di Jalan Prancis Tangerang

Senin, 23 Februari 2026 - 22:38 WIB

Dari Konveksi hingga Urban Farming, Pemkot Jakbar dan Urindo Matangkan Kerja Sama Strategis

Minggu, 22 Februari 2026 - 00:00 WIB

Gegara Proyek Galian di Tegal Alur, Kemacetan Parah dan Omset Pedagang Merosot

Berita Terbaru